Universitas Di Indonesia

Team Biaya Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Pasangkayu mengevaluasi Dokumen Penerapan Biaya (DPA) APBD Pergantian (APBDP) 2018. Pelajari itu sesudah APBDP 2018 lewat proses asistensi di Pemprov Sulawesi Barat. Baca juga: Akreditasi Prodi UPN JATIM Pelajari berjalan di kantor Tubuh Pengendalian Keuangan serta Asset Daerah (BPKAD) Pasangkayu, Senin (29/10/2018). Ada dalam peluang itu Staf Spesial Bupati Pasangkayu Annas C Saputra. Kepala BPKAD Pasangkayu H. Abidin menjelaskan, pelajari itu dikerjakan untuk memverifikasi hasil asitensi APBD Pergantian 2018 di Pemprov Sulbar. Perihal ini dikerjakan berdasar pada Permendagri 13 tahun 2006. “Ini yang ingin kita pelajari supaya tidak ada kembali kekeliruan buat setia OPD hingga capaian program pekerjaan kita dapat optimal serta pas tujuan capain. Jadi kami ingin kroscek lagi DPA semasing SKPD hingga tidak ada kembali kekeliruan. Pelajari ini akan berjalan sampai tiga hari kedepan (29-31 Oktober),” terangnya. Ia menamabahkan jika ada banyak poi...

Orang politik sontoloyo ialah orang politik yang dengan kemampuan uang serta kuasanya mengakibatkan kerusakan skema demokrasi. Mereka ikut berupaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta ikut serta dalam tindak pidana korupsi. Direktur Materi Debat serta Kampanye Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said menyatakan hal tersebut waktu bersama dengan Calon wakil presiden Sandiaga Uno jadi pembicara dalam seminar kepemimpinan milenials di Tegal, Jawa Tengah, Kamis (25/10/2018). Baca juga: Biaya Kuliah POLMAN - Biaya UKT POLMAN Sudirman Said bercerita, waktu menjabat Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral ia sempat berhadap-hadapan dengan orang politik sontoloyo dalam masalah Papah Meminta Saham. Ia membuka masalah membuka kongkalingkong dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Sang orang politik sudah sempat mengundurkan diri dari pimpinan DPR. Akan tetapi dengan kuasanya dalam tempo yang tidak lama ia balik lagi ke tampuk kursi ketua dewan....

Kemendagri konsentrasi mengawal poros pemerintahan dalam program Nawa Cita Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK). Beberapa agenda sukses dikerjakan dengan baik. Pengakuan ini dikatakan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam Pertemuan Wartawan bersama dengan Kepala Staf Presiden berkaitan Capaian Kapasitas 4 Tahun Jokowi-JK, Kamis (25/10/2018). Baca juga: Akreditasi Prodi UNIB Point pertama dari pekerjaan Kemendagri yakni bangun jalinan tata kelola pemerintah pusat yang lebih efisien, efektif, percepat reformasi birokrasi dalam usaha untuk penguatan otonomi daerah. Ke-2, tingkatkan kemandirian pemerintahan jika pemerintah pusat hanya satu. “Serta pastikan program strategis nasional terwujud di tingkat propinsi serta kabupaten/ kota, bahkan juga sampai ke desa,” sambungnya. Ke-3, berkaitan efektivitas serta efisiensi pemerintahan dari tataran peraturan. Tjahjo menjelaskan, sekarang ini ada ada seputar 43. 466 ketentuan, mulai UU sampai ketentuan bupati/wali kota. Jumlahnya itu belumlah...

Calon Wakil Presiden nomer urut 02, Sandiaga Salahudin Uno hadir Deklarasi suport emak-emak untuk memenangi pasangan Prabowo-Sandi. Dalam deklarasi ini Sandiaga menyatakan akan melakukan perbaikan bidang ekonomi serta penyediaan lapangan tenaga kerja. Baca juga: Biaya Kuliah POLBAN - Biaya UKT POLBAN Beberapa ratus emak-emak yang terhimpun dalam Persatuan Emak-Emak Relawan Prabowo-Sandi, mengadakan deklarasi di Posko Pemenangan Prabowo-Sandi di Semarang. Dalam orasinya, Sandiaga menyatakan akan melakukan perbaikan beberapa titik dengan konsentrasi penting ekonomi serta lapangan kerja. Bekas Wakil gubernur DKI Jakarta ini juga janji akan lakukan perbaikan ekonomi supaya harga-harga keperluan inti yang dirasakan emak-emak jadi murah. Diluar itu, Sandi ikut mengatakan memberian service kesehatan yang baik bila dipilih kelak. “Deklarasi emak-emak di Semarang serta sekelilingnya ini memberi masukan pada kita beberapa hal, dari mulai BPJS sampai bagaimana pastikan lapangan kerja terbuka iku...

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa timur pastikan meningkatkan masalah pendapat korupsi kolam renang Brantas di Jalan Irian Barat 37-39 Surabaya ke level penyelidikan. Berarti, pendapat akan terjadinya tindak pidana yang merugikan keuangan negara telah terkuak. Baca juga: Akreditasi Prodi UNILA Akan tetapi, Kepala Kejati Jawa timur Sunarta mengakui, belum juga mengambil keputusan siapa yang jadi terduga dalam masalah yang disangka merugikan negara miliaran rupiah ini. “Tim telah setuju untuk naikkan ke penyelidikan (masalah kolam renang Brantas). Nantikan saja. Ini jadi bukti jika kami serius untuk menginvestigasi masalah ini, tidak akan kami hentikan,” katanya, Senin (22/10/2018). Selain itu, Asisten Tindak Pidana Spesial (Aspidsus) Kejati Jawa timur, Didik Farkhan Alisyahdi membetulkan gagasan naiknya penyidikan masalah ini ke level penyelidikan. Pihaknya mengakui perlu dikit kembali untuk masalah ini naik ke level penyelidikan. “Minggu depan diumumkan (level penyelidikan), kurang dikit,...

Bank Indonesia (BI) memberi dukungan langkah reformasi struktural yang ditempuh pemerintah dengan menggerakkan penambahan kualitas sdm (SDM) dalam kepemimpinan ekonomi daerah serta nasional. Suport itu diantaranya diwujudkan lewat program Economic Leadership for Regional Government Leader Angkatan IV yang diadakan saat tiga hari mulai 24 sampai 26 Oktober 2018 di Bank Indonesia, Jakarta. Baca juga: Jurusan di UNAND Acara itu diantaranya dibarengi oleh Pimpinan Lemhannas, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Semua Indonesia, Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota Semua Indonesia, serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota dari beberapa lokasi di Indonesia. Ada tiga rintangan makroekonomi yang tengah ditemui Indonesia hingga dibutuhkan beberapa pemimpin yang berkualitas agar bisa membuat terobosan-terobosan serta jadi pembaharu ekonomi regional Indonesia. Pertama, mengawasi kestabilan di dalam meningkatnya ketidakpastian global. Dalam perihal ini, kestabilan butuh selalu dijaga untuk me...

Juru Bicara Team Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga memandang sampai kini biaya itu ada di puncak kekuasaan, saat ini oleh pemerintahan Jokowi di turunkan ke daerah lewat kebijaksanaan dana desa serta gagasan dana kelurahan. Baca juga: Akreditasi Prodi UNLAM Karena itu, Arya memandang kebijaksanaan pengucuran dana kelurahan yang akan dikerjakan Presiden Jokowi pas. "Saya ini tempo hari baru pulang dari kampung, itu ada embung desa dibuat oleh mereka gunakan dana desa saat ini embung digunakan untuk nyuci sayuran. Jika airnya dari kemarau, jika pada hari biasa mancing, itu dari tempat mana, dana desa," papar Arya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (23/10/2018). Arya memandang, kebijaksanaan dana kelurahan memang diperlukan penduduk disana. Karena, bila biaya selalu bergelut di pusat jadi, akses penduduk di lokasi kelurahan untuk meningkatkan perekonomian mereka jadi susah terealisasi. Orang politik Partai Perindo ini mengakui ti...