Kemendagri Beberkan Progres Hasil dan Evaluasi PTSP Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggerakkan pemerintah daerah ambil langkah cepat tingkatkan progres hasil serta lakukan pelajari Service Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberi dukungan implementasi elektronik atau Online Single Submission (OSS). Perihal ini diwujudkan lewat penyederhanaan type service perizinan serta non perizinan, serta membuat Satgas Percepatan Penerapan Berupaya di propinsi.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengutarakan , Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum PTSP daerah lewat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, sudah lakukan program strategis PTSP Sempurna.
Baca juga: Jurusan di UNS
Menurutnya, ada banyak program strategis dalam memaksimalkan PTSP daerah. Pertama, penguatan prinsip kepala daerah dalam tingkatkan service perizinan serta non perizinan untuk memberi dukungan Ease of Doing Business (EODB) lewat PTSP sempurna berdasar pada Permendagri Nomer 138/ 2017 mengenai penyelenggaraan PTSP Daerah.
“Diilaksanakan dengan dana dekonsentrasi untuk 34 propinsi dalam kurun waktu 2016- 2018 serta dikemas dalam acara Rapat Pimpinan Daerah Penyelenggaraan PTSP Sempurna Daerah,” tutur Bahtiar lewat tayangan persnya, Rabu (31/10/2018).
Program ke-2, asistensi penyelenggaraan PTSP dalam memberi dukungan aplikasi Elektronik atau Online Single Submission (OSS) berdasar pada PP Nomer 24/2018 yang dikemas dalam pekerjaan Tuntunan Tehnis aplikasi Permendagri Nomer 138/ 2018 lewat skema OSS serta aplikasi Sicantik Cloud di 150 PTSP daerah.
Ke-3, lakukan pengaturan serta supervisi PTSP daerah dalam aplikasi skema OSS yang melahirkan referensi atas beberapa persoalan serta masalah dan jalan keluar implementasi OSS di daerah yang mencakup segi peraturan, segi IT, serta segi tata kelola.
Ke empat, bangun pengaturan, komunikasi serta konsultasi pemerintah pusat serta daerah dalam kerangka pembinaan serta pengawasan (Binwas) Kemendagri dengan PTSP daerah di semua Indonesia, yakni sejumlah 546 PTSP propinsi serta kabupaten/kota dari 548 propinsi serta kabupaten/kota.
Selama ini masih tetap ada dua daerah yang belumlah tercipta, yakni di Kabupaten Asmat serta Kabupaten Nduga yang dikemas dalam pekerjaan Rakornas PTSP Daerah yang dikerjakan tiap-tiap tahunnya semenjak dikerjakan kali pertamanya tahun 2016.
Baca juga: Jurusan di UIN SUKA
Bahtiar menuturkan jika program supervisi (monev) PTSP daerah mempunyai tujuan untuk mengukur serta menganalisa kapasitas PTSP dengan bangun skema aplikasi E-Monev PTSP daerah dengan ruangan cakupan dari mulai profile PTSP daerah, skema laporan, proses monitoring service perizinan serta non perizinan PTSP daerah real time, sampai pada proses analisis serta pemeringkatan kapasitas PTSP serta komunitas komunikasi PTSP daerah.
“E-monev PTSP daerah di Kemendagri terwujud atas kerja sama Kemendagri dengan BPPT dan pengintegrasian data bersama dengan Kemenkominfo,” ujarnya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengutarakan , Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum PTSP daerah lewat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, sudah lakukan program strategis PTSP Sempurna.
Baca juga: Jurusan di UNS
Menurutnya, ada banyak program strategis dalam memaksimalkan PTSP daerah. Pertama, penguatan prinsip kepala daerah dalam tingkatkan service perizinan serta non perizinan untuk memberi dukungan Ease of Doing Business (EODB) lewat PTSP sempurna berdasar pada Permendagri Nomer 138/ 2017 mengenai penyelenggaraan PTSP Daerah.
“Diilaksanakan dengan dana dekonsentrasi untuk 34 propinsi dalam kurun waktu 2016- 2018 serta dikemas dalam acara Rapat Pimpinan Daerah Penyelenggaraan PTSP Sempurna Daerah,” tutur Bahtiar lewat tayangan persnya, Rabu (31/10/2018).
Program ke-2, asistensi penyelenggaraan PTSP dalam memberi dukungan aplikasi Elektronik atau Online Single Submission (OSS) berdasar pada PP Nomer 24/2018 yang dikemas dalam pekerjaan Tuntunan Tehnis aplikasi Permendagri Nomer 138/ 2018 lewat skema OSS serta aplikasi Sicantik Cloud di 150 PTSP daerah.
Ke-3, lakukan pengaturan serta supervisi PTSP daerah dalam aplikasi skema OSS yang melahirkan referensi atas beberapa persoalan serta masalah dan jalan keluar implementasi OSS di daerah yang mencakup segi peraturan, segi IT, serta segi tata kelola.
Ke empat, bangun pengaturan, komunikasi serta konsultasi pemerintah pusat serta daerah dalam kerangka pembinaan serta pengawasan (Binwas) Kemendagri dengan PTSP daerah di semua Indonesia, yakni sejumlah 546 PTSP propinsi serta kabupaten/kota dari 548 propinsi serta kabupaten/kota.
Selama ini masih tetap ada dua daerah yang belumlah tercipta, yakni di Kabupaten Asmat serta Kabupaten Nduga yang dikemas dalam pekerjaan Rakornas PTSP Daerah yang dikerjakan tiap-tiap tahunnya semenjak dikerjakan kali pertamanya tahun 2016.
Baca juga: Jurusan di UIN SUKA
Bahtiar menuturkan jika program supervisi (monev) PTSP daerah mempunyai tujuan untuk mengukur serta menganalisa kapasitas PTSP dengan bangun skema aplikasi E-Monev PTSP daerah dengan ruangan cakupan dari mulai profile PTSP daerah, skema laporan, proses monitoring service perizinan serta non perizinan PTSP daerah real time, sampai pada proses analisis serta pemeringkatan kapasitas PTSP serta komunitas komunikasi PTSP daerah.
“E-monev PTSP daerah di Kemendagri terwujud atas kerja sama Kemendagri dengan BPPT dan pengintegrasian data bersama dengan Kemenkominfo,” ujarnya.
Comments
Post a Comment