Universitas Di Indonesia

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mendaftar tuntutan konflik hasil Penentuan Presiden serta Wakil Presiden (Pemilihan presiden) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), ini hari. Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA Info dari Prabowo-Sandi Alat Center, tuntutan itu akan didaftarkan pada seputar jam 14.00 WIB kelak. "Jam 14.00 WIB akan dikatakan," kata Sandiaga Uno, Jumat (24/5/2019). Ia menjelaskan, penanggung jawab tuntutan ke MK itu akan dikomandoi Direktur Komunikasi serta Alat Tubuh Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo. "Ini ialah bentuk beberapa langkah Prabowo-Sandi untuk masih ada di jalan konstitusional," katanya. Sebatas didapati, mereka awalnya mengatakan tidak akan ambil jalan hukum ke MK. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak juga menerangkan ada tekanan dari beberapa wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, serta Sumatera Utara, supaya Prabowo-Sandi ajukan tuntutan ke MK. Baca juga : Jur

Masalah penyalahguna narkotika di Indonesia jadi permasalahan tidak karena hanya kasusnya selalu bertambah, dan juga barisan paling rawan jadi penyalahguna narkotika adalah generasi muda atau milenial. Baca juga : Jurusan di UNRAM Ini disebutkan Deputi Pemberantasan​ BNN​ Irjen Pol​ Arman​ Depari waktu didapati di celah Rapat kerja nasional Garda Menahan serta Menyembuhkan (GMDM) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur. "Khususnya buat mereka yang berumur 15-35 tahun. Karenanya ini jadi satu diantara konsentrasi kita. Jika disaksikan dari angka statistik jika 40 % masyarakat Indonesia itu ialah generasi muda yang mungkin," kata Arman di TMII, Jumat (5/4/2019). Menurut dia Indonesia sekarang tidak cuma dilirik jadi pasar oleh beberapa bandar narkotika di cakupan Asia Tenggara, tetapi pada tingkat Asia serta bahkan juga dunia mengingat jumlahnya penduduknya. Besarnya kekuatan generasi milenial jadi penyalahguna narkotika dimaksud Arman butuh diatasi den

Polisi menciduk seseorang pilot berinisial IR karena disangka lakukan ajaran kedengkian lewat sosial media facebook. Ia ajak perlawanan di hasil perhitungan KPU tanggal 22 Mei 2019 akan datang. Baca juga : Jurusan di UPN JATIM "Kami tangkap seseorang pilot yang menebarkan ajaran kedengkian di sosial media serta melanggar UU ITE," tutur Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Edy S Sitepu pada wartawan, Senin (20/5/2019). Menurut dia, IR diamankan oleh barisan Satreskrim Polres Jakarta Barat di lokasi Surabaya, Jawa Timur. Dalam postingannya, IR menebarkan content ajaran kedengkian serta narasi-narasi yang yang memiliki kandungan teror, hasutan, serta menakutkan. Diantaranya pesan yang disebarkan aktor lewat account facebooknya itu menghasut warga untuk lakukan perlawanan pada tanggal 22 Mei 2019 akan datang waktu pengumumam sah hasil perhitungan KPU RI. Baca juga : Jurusan di IKJ Tidak hanya mempublikasikan content yang memiliki kandungan hasutan serta memiliki kandung

Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum, serta Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memandang, Polri serta TNI telah jalankan pekerjaannya dengan mengagumkan berkaitan perlindungan, baik mendekati atau setelah pemilu. Hal tersebut menyikapi akan terdapatnya tindakan besar-besaran saat pengumuman hasil suara pada 22 Mei 2019 kelak. "Polisi serta TNI kan telah tunjukkan etikat yang begitu mengagumkan," tutur Wiranto di Hotel Paragon, Gajah Mada, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019). Baca juga : Jurusan di UNIB "Mereka menyatu padu lakukan pengamanan-pengamanan dengan optimal melidungi seluruh bangsa rakyat Indonesia, supaya pemerintah ada saat diperlukan serta telah diperkirakan semuanya yang menyangkut keamanan warga," sambungnya. Dengan perlindungan mengagumkan itu kata Wiranto, dianya minta semua warga tidak butuh takut berkaitan intimidasi ricuh. Dianya ajak pemimpin di wilayah serta nasional sama-sama jaga serta menjaga persatuan bangsa. "Warga tidak butuh tak

Komisi Penentuan Umum (KPU) yakini proses perhitungan perhitungan suara hasil Pemilu 2019 usai pas waktu, yaitu 22 Mei 2019. Selama ini beberapa propinsi telah mulai lakukan proses perhitungan. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan tempo hari ada lima propinsi yang lakukan perhitungan. Lima propinsi itu mencakup Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, serta Nusa Tenggara Timur (NTT). "Jika lihat dari agenda yang telah dipastikan, kami optimistik proses perhitungan pas waktu," tutur Arief di Gedung KPU Jakarta tempo hari. Perhitungan hasil perhitungan suara tingkat nasional diawali semenjak Jumat (10/5). Awalnya telah lima propinsi yang lakukan perhitungan serta disahkan KPU, yaitu Propinsi Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, serta Gorontalo. Kamis (9/5), KPU sudah menyelesaikan perhitungan pembacaan serta pengesahan 129 daerah dari 130 penentuan di luar negeri. Baca juga : Jurusan di UNIPA KPU masih menanti hasil perhitungan pen

Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Viryan Aziz akui lembaganya begitu menghormati penyampaian opini atau tindakan demonstrasi yang dikerjakan beberapa komponen warga baik yang berlangsung di Kantor KPU atau Bawaslu berkaitan sangkaan manipulasi pemilu. Baca juga : Jurusan di UNRI Menurut Viryan, tindakan demonstrasi dinilai tidak akan mengakhiri permasalahan. "Sebegitu juga banyak massa yang turun dalam demo-demo tidak akan mengubah hasil pemilu terkecuali ada data yang didemokan, dikatakan," kata Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/5/2019). Viryan memandang, demonstrasi yang butuh dikerjakan sekarang ini dengan menyediakan data. Menurut dia, waktu rekapitulasi nasional yang sekarang ini sudah diawali ialah waktu yang pas untuk mengkonfrontir data benar atau tidak. "Jika pernyataan-pernyataan itu kan tidak dapat (merubah suara). Ini kan Demokrasi prosedural nya demikian," katanya. Baca juga : Jurusan di UNAND Berkaitan kedatangan komponen warga ke Kan

Pengakuan Menteri Koordinator Bagian Politik Hukum serta Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang akan tutup atau "shutdown" alat yang dapat dibuktikan menolong pelanggaran hukum dipandang tidak butuh. Baca juga : Jurusan di UMS "Tak perlu shutdown alat untuk mendiamkan warga. Alat itu cuma fasilitas," tutur Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay pada SINDOnews, Selasa 7 Mei 2019. Menurutnya, pihak yang bicara di alat itu umumnya warga. Oleh karenanya, semestinya pemerintah ajak bicara warga. "Dibawa bicara untuk dengar aduan, protes, inspirasi, serta jalan keluar yang mereka kehendaki pada permasalahan yang ada,” tutur Wakil Ketua Komisi IX DPR ini. Saleh memandang Wiranto akhir-akhir ini banyak keluarkan kebijaksanaan yang kesannya ingin tutup ruangan warga untuk berekspresi, memiliki pendapat, serta bicara. Menurutnya, bila penyelenggaraan pemilu menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketetapan karena itu tidak memerluka

Instansi Analisis Strategis kepolisian Indonesia (Lemkapi) lakukan survey masalah netralitas TNI-Polri mendekati Pemilihan presiden 2019. Hasilnya 86,1% responden yakin jika aparat TNI serta Polri netral lama bekerja. Baca juga : Jurusan di UPR Survey dikerjakan semenjak 1-13 April 2019 di 34 propinsi di Indonesia dengan jumlahnya responden 1.000 orang. Cara survey multistage acak sample dengan umur responden 17 tahun ke atas. “Margin of error 1,9% serta tingkat keyakinan 95%,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam tayangan wartawan yang di terima SINDOnews, Senin (15/4/2019). Bekas anggota Kompolnas ini menjelaskan, survey dikerjakan memakai jaringan mahasiswa di semua Indonesia ini. Hasilnya 86,1% responden yakin jika aparat keamanan yaitu TNI serta Polri dipandang masih netral dakan bekerja. Fakta responden yakin sebab lihat penegasan serta prinsip Panglima TNI serta Kapolri yang telah berkali kali memerintah pada semua korps-nya supaya netral serta tidak akan segan-

Barisan Tubuh Pengawas Penentuan Umum (Bawaslu) mendoakan pada beberapa personil Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang gugur dalam menjalankan pekerjaan. Baca juga : Jurusan di UPH "Barisan pengawas pemilu yang sakit di rumah sakit serta rawat jalan selekasnya memperoleh penyembuhan serta kesembuhan hingga bisa kembali seperti yang lalu," tutur Ketua Bawaslu, Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (2/5/2019). Dari catatan lembaganya, kata Abhan, tingkatan pemilu kesempatan ini benar-benar sangat panjang. Beberapa pengawas di lapangan sekarang ini masih bekerja mengamati sampai 22 Mei akan datang. Kata Abhan, tertera sekarang ini anggota Panwas yang dirawat inap sekitar 398 orang, rawat jalan sekitar 1.992 orang, alami kekerasan cacat masih 14, keguguran 14 orang, alami cidera 18 orang serta wafat ada 92 orang. "Dari 92 orang ini 74 laki serta 18 orang wanita," katanya. Diterangkan Abhan, dari klasifikasi 92 petugas yang wafat, umur mereka yang dibawah 30 ada 9

Partai Amanat Nasional (PAN) menyanggah jika ketua biasanya, Zulkifli Hasan minta jatah kursi pimpinan MPR serta DPR pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Info dari Wakil Ketua Team Kampanye Nasional Jokowi-Mar'uf Amin, Abdul Kadir Karding dipandang tidak benar. Baca juga : Jurusan di POLNEP "Kita tidak sempat meminta apa-apa ke beliau (Jokowi, red)," tutur Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dihubungi wartawan, Selasa (30/4/2019). Mengenai rumor itu ada sesudah tersebar berita Zulkifli Hasan berjumpa Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 24 April 2019. Kedatangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan waktu itu dalam rencana hadir pelantikan Murad Ismail serta Barnabas Orno menjadi Gubernur serta Wakil Gubernur Maluku di Istana Negara, Jakarta. Kemampuan Zulkifli Hasan dalam acara pelantikan itu juga menjadi Ketua MPR RI. "Rasa-rasanya tidak mungkin mengulas hal yang strategis serta penting dalam komunitas kenegaraan serta didatangi undangan banyak,"