KPU Ajak Masyarakat Demonstrasi Data Bukan Demonstrasi Massa

Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Viryan Aziz akui lembaganya begitu menghormati penyampaian opini atau tindakan demonstrasi yang dikerjakan beberapa komponen warga baik yang berlangsung di Kantor KPU atau Bawaslu berkaitan sangkaan manipulasi pemilu.

Baca juga : Jurusan di UNRI

Menurut Viryan, tindakan demonstrasi dinilai tidak akan mengakhiri permasalahan. "Sebegitu juga banyak massa yang turun dalam demo-demo tidak akan mengubah hasil pemilu terkecuali ada data yang didemokan, dikatakan," kata Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Viryan memandang, demonstrasi yang butuh dikerjakan sekarang ini dengan menyediakan data. Menurut dia, waktu rekapitulasi nasional yang sekarang ini sudah diawali ialah waktu yang pas untuk mengkonfrontir data benar atau tidak.

"Jika pernyataan-pernyataan itu kan tidak dapat (merubah suara). Ini kan Demokrasi prosedural nya demikian," katanya.

Baca juga : Jurusan di UNAND

Berkaitan kedatangan komponen warga ke Kantor KPU serta Bawaslu yang dipandang terlihat intensif dalam beberapa ini hari dipandang lumrah. Menurut dia, hal tersebut sisi dari penyampaian opini.

"Tetapi dalam kerangka menahan manipulasi, jika ada permasalahan-permasalahan, itu lebih pas bukan demonstrasi massa tetapi demonstrasi data," pungkasnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Daftar Gugatan ke MK, Sandi Sebut Ini Langkah Konstitusional

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mendaftar tuntutan konflik hasil Penentuan Presiden serta Wakil Presiden (Pemilihan presiden) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), ini hari. Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA Info dari Prabowo-Sandi Alat Center, tuntutan itu akan didaftarkan pada seputar jam 14.00 WIB kelak. "Jam 14.00 WIB akan dikatakan," kata Sandiaga Uno, Jumat (24/5/2019). Ia menjelaskan, penanggung jawab tuntutan ke MK itu akan dikomandoi Direktur Komunikasi serta Alat Tubuh Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo. "Ini ialah bentuk beberapa langkah Prabowo-Sandi untuk masih ada di jalan konstitusional," katanya. Sebatas didapati, mereka awalnya mengatakan tidak akan ambil jalan hukum ke MK. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak juga menerangkan ada tekanan dari beberapa wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, serta Sumatera Utara, supaya Prabowo-Sandi ajukan tuntutan ke MK. Baca juga : Jur
Read more

PAN Tegaskan Tidak Pernah Minta Kursi Pimpinan Parlemen ke Jokowi

Partai Amanat Nasional (PAN) menyanggah jika ketua biasanya, Zulkifli Hasan minta jatah kursi pimpinan MPR serta DPR pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Info dari Wakil Ketua Team Kampanye Nasional Jokowi-Mar'uf Amin, Abdul Kadir Karding dipandang tidak benar. Baca juga : Jurusan di POLNEP "Kita tidak sempat meminta apa-apa ke beliau (Jokowi, red)," tutur Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dihubungi wartawan, Selasa (30/4/2019). Mengenai rumor itu ada sesudah tersebar berita Zulkifli Hasan berjumpa Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 24 April 2019. Kedatangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan waktu itu dalam rencana hadir pelantikan Murad Ismail serta Barnabas Orno menjadi Gubernur serta Wakil Gubernur Maluku di Istana Negara, Jakarta. Kemampuan Zulkifli Hasan dalam acara pelantikan itu juga menjadi Ketua MPR RI. "Rasa-rasanya tidak mungkin mengulas hal yang strategis serta penting dalam komunitas kenegaraan serta didatangi undangan banyak,"
Read more

UG skorsing mahasiswa pembully Farhan

Kampus Gunadarma menindaklanjuti dari masalah pendapat bullying yang menerpa Muhammad Farhan angkatan 2016. Sesudah lakukan investigasi saat tiga hari pada akhirnya pihak rektorat keluarkan ketetapan. Baca juga: Jurusan di PNJ Dalam info resminya, pihak universitas memperoleh hasil sesudah dikerjakan investigasi. Salah satunya, telah memohon info pada beberapa mahasiswa yang ada di video. "Momen berlangsung direkam dalam video itu berlangsung di Universitas Kampus Gunadarma pada Jumat 14 Juli 2017 seputar jam 16.30 WIB," kata Wakil Rektor 3 UG, Irwan Bastian, Rabu (19/7). Selanjutnya disebutkan jika pihak universitas mengutuk aksi pembullyan itu. Setelah dengar info semua pihak serta memperhitungkan Tata Teratur Universitas karena itu sangsi telah ditetapkan berbentuk skorsing. "Skorsing saat 12 bulan pada 3 mahasiswa (AA, YLL, HN). Skorsing enam bulan pada satu mahasiswa (PDP). Peringatan tercatat pada sembilan mahasiswa yang tampak dalam video," tukasnya. Menjadi
Read more