DKI Harus Bisa Dorong Masyarakat Gunakan Angkutan Umum
Pengamat Perkotaan Kampus Trisakti, Nirwono Joga menilainya Jakarta harus jadi kota yang layak huni. Karenanya, Pemprov DKI harus dapat buat warga kota bisa jalan kaki atau bersepeda di lokasi pusat kota.
Baca juga: Biaya Kuliah UNAIR - Biaya UKT UNAIR
Kemudian, lanjut Nirwono, warga didorong memakai bermacam moda transportasi massal yang sama-sama terintegrasi menuju pusat kota. Tetapi pastinya harus disediakan ruang parkir untuk pengendara pribadi yang menginginkan meninggalkan kendaraannya dan pindah ke transportasi massal menuju pusat kota.
" Nah untuk menjangkau itu, pembatasan kendaraan pribadi harus dilakukan tersebut dengan penambahan layanan transportasi masal yang terintegrasi. Jadi tak ada itu jalur spesial kendaraan pribadi atau sebagainya terkecuali pembatasan, " tuturnya saat dihubungi, Jumat (12/1/2018).
Nirwono menjelaskan, kebijakan pengendalian jalan raya system ganjil genap harusnya bisa membatasi atau kurangi kendaraan pribadi minimum 50 % pada waktu-waktu tertentu.
" Diluar itu pemda harus selekasnya percepat aplikasi jalan elektronik berbayar atau elektronik Road pricing (ERP) untuk membatasi pengunaan kendaraan pribadi (mobil/motor), di mana pendapatan dari cost ERP itu dipakai untuk membuat sarana trotoar, jalur sepeda, dan angkutan massal, " ujarnya.
Baca juga: Biaya Kuliah ITS - Biaya UKT ITS
Baca juga: Biaya Kuliah UNAIR - Biaya UKT UNAIR
Kemudian, lanjut Nirwono, warga didorong memakai bermacam moda transportasi massal yang sama-sama terintegrasi menuju pusat kota. Tetapi pastinya harus disediakan ruang parkir untuk pengendara pribadi yang menginginkan meninggalkan kendaraannya dan pindah ke transportasi massal menuju pusat kota.
" Nah untuk menjangkau itu, pembatasan kendaraan pribadi harus dilakukan tersebut dengan penambahan layanan transportasi masal yang terintegrasi. Jadi tak ada itu jalur spesial kendaraan pribadi atau sebagainya terkecuali pembatasan, " tuturnya saat dihubungi, Jumat (12/1/2018).
Nirwono menjelaskan, kebijakan pengendalian jalan raya system ganjil genap harusnya bisa membatasi atau kurangi kendaraan pribadi minimum 50 % pada waktu-waktu tertentu.
" Diluar itu pemda harus selekasnya percepat aplikasi jalan elektronik berbayar atau elektronik Road pricing (ERP) untuk membatasi pengunaan kendaraan pribadi (mobil/motor), di mana pendapatan dari cost ERP itu dipakai untuk membuat sarana trotoar, jalur sepeda, dan angkutan massal, " ujarnya.
Baca juga: Biaya Kuliah ITS - Biaya UKT ITS
Comments
Post a Comment