Kabar Budi Gunawan Suap Organisasi Mahasiswa, BIN: Itu Hoaks
Tubuh Intelijen Negara (BIN) menyanggah keras berita di sosial media yang menyebutkan BIN sudah menyogok beberapa organisasi mahasiswa supaya tidak mengkritik serta jadi oposan pemerintah.
Baca juga : Biaya Kuliah PENS - Pendaftaran PENS
Rumor yang tersebar di Twitter itu menuding Kepala BIN Komjen Budi Gunawan menyogok beberapa organisasi mahasiswa seperti PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, serta KMHDI dengan nilai semasing Rp200 juta per bulan. Spesial untuk Ketua PB memperoleh Rp20 juta per bulan. Diluar itu, ada pula penggelontoran dana untuk deklarasi. Suap itu beritanya menjadi kompensasi supaya organisasi mahasiswa tidak mengkritik serta oposan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo minimum sampai Oktober 2019.
"Rumor itu tidak benar serta mendiskreditkan pemerintah, dalam perihal ini BIN," kata jubir Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto dalam info tercatat, Minggu (18/11/2018).
Menurut dia, BIN tidak melarang siapa saja mengkritik pemerintah. Karena masukan serta pendapat ialah fasilitas pelajari untuk perkembangan bangsa. Akan tetapi masukan mesti ada data serta bukti dan jalan keluarnya.
"Sampai kini masukan serta pendapat selalu berlangsung serta tidak permasalahan, karena ada hak jawab yang dikasihkan UU dengan sama (cover both side)," kata Wawan.
Timbulnya beberapa ormas relawan ialah kehendak penduduk untuk berserikat serta bergabung dengan suka-rela. Tak perlu didorong oleh siapa saja termasuk juga BIN, serta itu resmi menurut UU. "Ormas bebas mengatakan suatu tetapi masih mesti bertanggungjawab, bukan hoaks, bukan fitnah, karena mereka bisa terserang sangsi berdasar pada UU ITE," tuturnya.
Baca juga : Biaya Kuliah POLINEMA - Pendaftaran POLINEMA
Beberapa deklarasi memberi dukungan capres-cawapres adalah tanggung jawab pengurus organisasi yang berkaitan. Deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasarkan pilihan, hingga Tidak ada desakan dalam memastikan pilihan suport itu.
BIN, kata Wawan, membebaskan semua ormas serta masyarakat negara untuk lakukan deklarasi ataupun kampanye saat tidak melanggar UU. "Jadi berita yang mengatakan BIN menyogok organsiasi mahasiswa supaya tidak gawat pada pemerintah ialah hoax," tuturnya.
Baca juga : Biaya Kuliah PENS - Pendaftaran PENS
Rumor yang tersebar di Twitter itu menuding Kepala BIN Komjen Budi Gunawan menyogok beberapa organisasi mahasiswa seperti PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, serta KMHDI dengan nilai semasing Rp200 juta per bulan. Spesial untuk Ketua PB memperoleh Rp20 juta per bulan. Diluar itu, ada pula penggelontoran dana untuk deklarasi. Suap itu beritanya menjadi kompensasi supaya organisasi mahasiswa tidak mengkritik serta oposan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo minimum sampai Oktober 2019.
"Rumor itu tidak benar serta mendiskreditkan pemerintah, dalam perihal ini BIN," kata jubir Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto dalam info tercatat, Minggu (18/11/2018).
Menurut dia, BIN tidak melarang siapa saja mengkritik pemerintah. Karena masukan serta pendapat ialah fasilitas pelajari untuk perkembangan bangsa. Akan tetapi masukan mesti ada data serta bukti dan jalan keluarnya.
"Sampai kini masukan serta pendapat selalu berlangsung serta tidak permasalahan, karena ada hak jawab yang dikasihkan UU dengan sama (cover both side)," kata Wawan.
Timbulnya beberapa ormas relawan ialah kehendak penduduk untuk berserikat serta bergabung dengan suka-rela. Tak perlu didorong oleh siapa saja termasuk juga BIN, serta itu resmi menurut UU. "Ormas bebas mengatakan suatu tetapi masih mesti bertanggungjawab, bukan hoaks, bukan fitnah, karena mereka bisa terserang sangsi berdasar pada UU ITE," tuturnya.
Baca juga : Biaya Kuliah POLINEMA - Pendaftaran POLINEMA
Beberapa deklarasi memberi dukungan capres-cawapres adalah tanggung jawab pengurus organisasi yang berkaitan. Deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasarkan pilihan, hingga Tidak ada desakan dalam memastikan pilihan suport itu.
BIN, kata Wawan, membebaskan semua ormas serta masyarakat negara untuk lakukan deklarasi ataupun kampanye saat tidak melanggar UU. "Jadi berita yang mengatakan BIN menyogok organsiasi mahasiswa supaya tidak gawat pada pemerintah ialah hoax," tuturnya.
Comments
Post a Comment