Ekonomi Pancasila Didorong Masuk Bahasan di Pertemuan IMF-WB
Ekonomi pancasila dinilai butuh jadi salah satunya bahasan dalam agenda besar internasional annual meeting IMF-WB (International Monetary Fund-World Bank) di Bali, waktu Indonesia didaulat jadi tuan-rumah. Hal seperti ini didorong oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pergerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), karena skema ekonomi Pancasila dimaksud dapat mendamaikan gejolak ekonomi global sekarang ini.
Baca juga: Akreditasi Prodi UIN MALANG
"Menjadi tuan-rumah agenda bergengesi ini, Indonesia seharusnya mesti memiliki tempat yang kuat untuk juga mengagendakan Skema Ekonomi Pancasila menjadi rule jenis ekonomi dunia ini hari yang condong liberal kapitalis supaya dibicarakan dalam pertemuan bergensi itu," tutur Ketua DPP GMNI Bagian Ekonomi Koperasi Leo Liwun melalui info tercatat di Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Seperti didapati agenda annual meeting IMF-WB akan di hadiri 15.000 orang dari 189 negara anggota IMF di semua dunia. Ada banyak agenda terpenting yang akan dibicarakan pada annual meeting itu diantaranya IMF-WB Plenary Sesi, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, Word Bank Development Committee, Pertemuan Group Kerja sama Ekonomi Yang lain, Pertemuan sector perbankan serta Riil Yang lain, Seminar serta International Conference, Pertemuan Wartawan.
Selanjutnya menurut dia, agenda pertemuan itu condong cuma mengulas kebutuhan kapitalis global (imperialisme), di mana untuk memuluskan cengkramannya pada beberapa negara berkembang termasuk juga Indonesia. Fokusnya, jelas Leo Luwin yakni bagaimaina akumulasi modal kapitalis dapat tersalurkan di beberapa negara berkembang.
"Dengan begitu mereka akan dengan leluasa mendikte banyak kebijakan ekonomi beberapa negara berkembang dan mengontrolnya.Lalu bagaimana sistem ekonomi pancasila itu dapat berjalan tanpa intervensi asing?," katanya.
Sambung dia mengutamakan pentingnya bahasan ekonomi Pancasila dalam annual meeting IMF-WB, sebab dengan begitu skema Ekonomi Pancasila tidak cuma bermanfaat buat penduduk Indonesia tapi juga buat masyarakt dunia. Ia juga menekan Pemerintah Indonesia supaya lebih serius jadikan Skema Ekonomi Pancasila menjadi skema ekonomi nasional dengan jalan Tri Sakti.
Baca juga: Akreditasi Prodi POLINEMA
"Bung Karno memberikan instruksi semua rakyat untuk melakukan Tri Sakti Tavip. Yaitu, berdaulat dalam bagian politik, berdikari dalam bagian ekonomi, serta berkepribadian dalam bagian kebudayaan. Kaitan Trisakti berkaitan berdikari dalam bagian ekonomi cuma bisa dikerjakan bila pemerintahan berkelanjutan serta prinsip berpihak pada kebutuhan ekonomi nasional," tuturnya.
Ditegaskan olehnya demokrasi ekonomi mewajibkan bidang produktif dikuasai oleh negara yang dipakai seutuhnya untuk kemakmuran rakyat sama dengan amanat Konstitusi UUD 1945. Intisari demokrasi ekonomi ialah terdapatnya kesejahteraan serta keadilan ekonomi, tidak terdapatnya pengisapan ekonomi, manusia oleh manusia yang lainnya, pengisapan bangsa atas bangsa lainnya.
Baca juga: Akreditasi Prodi UIN MALANG
"Menjadi tuan-rumah agenda bergengesi ini, Indonesia seharusnya mesti memiliki tempat yang kuat untuk juga mengagendakan Skema Ekonomi Pancasila menjadi rule jenis ekonomi dunia ini hari yang condong liberal kapitalis supaya dibicarakan dalam pertemuan bergensi itu," tutur Ketua DPP GMNI Bagian Ekonomi Koperasi Leo Liwun melalui info tercatat di Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Seperti didapati agenda annual meeting IMF-WB akan di hadiri 15.000 orang dari 189 negara anggota IMF di semua dunia. Ada banyak agenda terpenting yang akan dibicarakan pada annual meeting itu diantaranya IMF-WB Plenary Sesi, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, Word Bank Development Committee, Pertemuan Group Kerja sama Ekonomi Yang lain, Pertemuan sector perbankan serta Riil Yang lain, Seminar serta International Conference, Pertemuan Wartawan.
Selanjutnya menurut dia, agenda pertemuan itu condong cuma mengulas kebutuhan kapitalis global (imperialisme), di mana untuk memuluskan cengkramannya pada beberapa negara berkembang termasuk juga Indonesia. Fokusnya, jelas Leo Luwin yakni bagaimaina akumulasi modal kapitalis dapat tersalurkan di beberapa negara berkembang.
"Dengan begitu mereka akan dengan leluasa mendikte banyak kebijakan ekonomi beberapa negara berkembang dan mengontrolnya.Lalu bagaimana sistem ekonomi pancasila itu dapat berjalan tanpa intervensi asing?," katanya.
Sambung dia mengutamakan pentingnya bahasan ekonomi Pancasila dalam annual meeting IMF-WB, sebab dengan begitu skema Ekonomi Pancasila tidak cuma bermanfaat buat penduduk Indonesia tapi juga buat masyarakt dunia. Ia juga menekan Pemerintah Indonesia supaya lebih serius jadikan Skema Ekonomi Pancasila menjadi skema ekonomi nasional dengan jalan Tri Sakti.
Baca juga: Akreditasi Prodi POLINEMA
"Bung Karno memberikan instruksi semua rakyat untuk melakukan Tri Sakti Tavip. Yaitu, berdaulat dalam bagian politik, berdikari dalam bagian ekonomi, serta berkepribadian dalam bagian kebudayaan. Kaitan Trisakti berkaitan berdikari dalam bagian ekonomi cuma bisa dikerjakan bila pemerintahan berkelanjutan serta prinsip berpihak pada kebutuhan ekonomi nasional," tuturnya.
Ditegaskan olehnya demokrasi ekonomi mewajibkan bidang produktif dikuasai oleh negara yang dipakai seutuhnya untuk kemakmuran rakyat sama dengan amanat Konstitusi UUD 1945. Intisari demokrasi ekonomi ialah terdapatnya kesejahteraan serta keadilan ekonomi, tidak terdapatnya pengisapan ekonomi, manusia oleh manusia yang lainnya, pengisapan bangsa atas bangsa lainnya.
Comments
Post a Comment