Ini Wanti-wanti Puskapol UI kepada KPU
Pusat Analisis Politik FISIP Kampus Indonesia (Puskapol UI) memperingatkan Komisi Penentuan Umum (KPU) untuk mengawasi netralitas serta jujur dan berkarakter kuat pada Penentuan Presiden serta Wakil Presiden 9 Juli yang akan datang.
Baca juga: Biaya Kuliah UTU - Biaya UKT UTU
Puskapol butuh mengigatkan hal itu merujuk pada jumlahnya kaus kecurangan pada Pemilu Legislatif 9 April kemarin. "Menjadi reaksi yang ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, setelah itu yaitu pemilu presiden serta wapres yang diskedulkan pada 9 Juli 2014," kata Periset Puskapol Fisip UI Anna Margaret di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (13/6/2014).
Anna meneruskan, saat hasil penentuan legislatif (pileg) lantas, publik telah memperingatkan masalah jujur dan berkarakter kuat penyelenggara pemilu. Oleh karenanya tujuan paling penting buat KPU pusat sampai daerah ialah mengatur proses pemilu sebelum pengambilan suara pemilihan presiden.
Menurut Anna, pelaksanaan pileg serta pemilihan presiden jauh berlainan tingkat kontestasinya. Dalam pemilihan presiden, KPU disuruh mawas diri karena pemilihan presiden lebih peka di banding Pileg.
Untuk hal tersebut, katanya, KPU mesti berani lakukan pelajari dengan masif, bahkan juga ganti penyelenggara pemilu yang dipandang kurang memiliki integritas. "Menuntut prinsip serta pengawasan KPU pada proses seleksi serta rekrutmen baru di beberapa deretan dalam ganti beberapa penyelenggara pemilu yang sudah diberhentikan," katanya.
Baca juga: Biaya Kuliah USU - Biaya UKT USU
Banyak hal yang jadi catatan Puskapol UI diantaranya, rekrutmen anggota baru mesti dikerjakan dengan koordinatif dengan deretan di bawahnya, memprioritaskan prinsip imparsialitas serta jujur dan berkarakter kuat untuk menghadapi kekuatan perseteruan serta tekanan sosial, rekrutmen baru mesti mengikutkan 30% keterwakilan wanita, dan menyosialisasikan kaidah yang dimengerti dari tingkat atas sampai bawah.
Baca juga: Biaya Kuliah UTU - Biaya UKT UTU
Puskapol butuh mengigatkan hal itu merujuk pada jumlahnya kaus kecurangan pada Pemilu Legislatif 9 April kemarin. "Menjadi reaksi yang ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, setelah itu yaitu pemilu presiden serta wapres yang diskedulkan pada 9 Juli 2014," kata Periset Puskapol Fisip UI Anna Margaret di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (13/6/2014).
Anna meneruskan, saat hasil penentuan legislatif (pileg) lantas, publik telah memperingatkan masalah jujur dan berkarakter kuat penyelenggara pemilu. Oleh karenanya tujuan paling penting buat KPU pusat sampai daerah ialah mengatur proses pemilu sebelum pengambilan suara pemilihan presiden.
Menurut Anna, pelaksanaan pileg serta pemilihan presiden jauh berlainan tingkat kontestasinya. Dalam pemilihan presiden, KPU disuruh mawas diri karena pemilihan presiden lebih peka di banding Pileg.
Untuk hal tersebut, katanya, KPU mesti berani lakukan pelajari dengan masif, bahkan juga ganti penyelenggara pemilu yang dipandang kurang memiliki integritas. "Menuntut prinsip serta pengawasan KPU pada proses seleksi serta rekrutmen baru di beberapa deretan dalam ganti beberapa penyelenggara pemilu yang sudah diberhentikan," katanya.
Baca juga: Biaya Kuliah USU - Biaya UKT USU
Banyak hal yang jadi catatan Puskapol UI diantaranya, rekrutmen anggota baru mesti dikerjakan dengan koordinatif dengan deretan di bawahnya, memprioritaskan prinsip imparsialitas serta jujur dan berkarakter kuat untuk menghadapi kekuatan perseteruan serta tekanan sosial, rekrutmen baru mesti mengikutkan 30% keterwakilan wanita, dan menyosialisasikan kaidah yang dimengerti dari tingkat atas sampai bawah.
Comments
Post a Comment