Sandi Pertanyakan Tenaga Kerja Asing, Ma'ruf Bilang Masih Terkendali

Cawapres (calon wakil presiden) nomer urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno menanyakan beberapa kebijaksanaan pemerintah berkaitan tenaga kerja asing (TKA).

Baca juga : Jurusan di USU

Dipandang Sandi, kehadiran TKA tidak adil di dalam pengangguran sampai 7 juta orang. Hal tersebut ditanyakan Sandi pada calon wakil presiden nomer urut 01, Ma'ruf Amin waktu Debat Ke-3 Pemilihan presiden 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.

"Pada saat pengangguran 7 juta orang, kualitas tenaga kerja kita belumlah optiomal, pemerintah mencabut beberapa kewajiban buat tenaga kerja asing," tuturnya.

Salah satunya, kewajiban berbagasa Indonesia, ketentuan mengenai perbandingan TKA serta tenaga kerja lokal, serta terkait dengan visa TKA.

"Saudara-saudara kita belumlah bisa peluang kerja, malah dikasihkan pada tenaga kerja asing," katanya.

Baca juga : Jurusan di UTU

Menjawab pertanyaan Sandi, Ma'ruf Amin menyatakan jumlahnya TKA di Indonesia masih tetap teratasi. "Banyaknya dibawah 0,1 %. Terendah di semua dunia," tuturnya.

Menurutnya, tenaga kerja asing cuma dibolehkan pada bagian spesifik. "Saya duga itu kebijaksanaan yang ada. Begitupun untuk transfer tehnologi, " katanya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Daftar Gugatan ke MK, Sandi Sebut Ini Langkah Konstitusional

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mendaftar tuntutan konflik hasil Penentuan Presiden serta Wakil Presiden (Pemilihan presiden) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), ini hari. Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA Info dari Prabowo-Sandi Alat Center, tuntutan itu akan didaftarkan pada seputar jam 14.00 WIB kelak. "Jam 14.00 WIB akan dikatakan," kata Sandiaga Uno, Jumat (24/5/2019). Ia menjelaskan, penanggung jawab tuntutan ke MK itu akan dikomandoi Direktur Komunikasi serta Alat Tubuh Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo. "Ini ialah bentuk beberapa langkah Prabowo-Sandi untuk masih ada di jalan konstitusional," katanya. Sebatas didapati, mereka awalnya mengatakan tidak akan ambil jalan hukum ke MK. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak juga menerangkan ada tekanan dari beberapa wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, serta Sumatera Utara, supaya Prabowo-Sandi ajukan tuntutan ke MK. Baca juga : Jur
Read more

PAN Tegaskan Tidak Pernah Minta Kursi Pimpinan Parlemen ke Jokowi

Partai Amanat Nasional (PAN) menyanggah jika ketua biasanya, Zulkifli Hasan minta jatah kursi pimpinan MPR serta DPR pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Info dari Wakil Ketua Team Kampanye Nasional Jokowi-Mar'uf Amin, Abdul Kadir Karding dipandang tidak benar. Baca juga : Jurusan di POLNEP "Kita tidak sempat meminta apa-apa ke beliau (Jokowi, red)," tutur Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dihubungi wartawan, Selasa (30/4/2019). Mengenai rumor itu ada sesudah tersebar berita Zulkifli Hasan berjumpa Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 24 April 2019. Kedatangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan waktu itu dalam rencana hadir pelantikan Murad Ismail serta Barnabas Orno menjadi Gubernur serta Wakil Gubernur Maluku di Istana Negara, Jakarta. Kemampuan Zulkifli Hasan dalam acara pelantikan itu juga menjadi Ketua MPR RI. "Rasa-rasanya tidak mungkin mengulas hal yang strategis serta penting dalam komunitas kenegaraan serta didatangi undangan banyak,"
Read more

UG skorsing mahasiswa pembully Farhan

Kampus Gunadarma menindaklanjuti dari masalah pendapat bullying yang menerpa Muhammad Farhan angkatan 2016. Sesudah lakukan investigasi saat tiga hari pada akhirnya pihak rektorat keluarkan ketetapan. Baca juga: Jurusan di PNJ Dalam info resminya, pihak universitas memperoleh hasil sesudah dikerjakan investigasi. Salah satunya, telah memohon info pada beberapa mahasiswa yang ada di video. "Momen berlangsung direkam dalam video itu berlangsung di Universitas Kampus Gunadarma pada Jumat 14 Juli 2017 seputar jam 16.30 WIB," kata Wakil Rektor 3 UG, Irwan Bastian, Rabu (19/7). Selanjutnya disebutkan jika pihak universitas mengutuk aksi pembullyan itu. Setelah dengar info semua pihak serta memperhitungkan Tata Teratur Universitas karena itu sangsi telah ditetapkan berbentuk skorsing. "Skorsing saat 12 bulan pada 3 mahasiswa (AA, YLL, HN). Skorsing enam bulan pada satu mahasiswa (PDP). Peringatan tercatat pada sembilan mahasiswa yang tampak dalam video," tukasnya. Menjadi
Read more