Kejati Naikkan Dugaan Korupsi Kolam Renang Brantas ke Penyidikan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa timur pastikan meningkatkan masalah pendapat korupsi kolam renang Brantas di Jalan Irian Barat 37-39 Surabaya ke level penyelidikan. Berarti, pendapat akan terjadinya tindak pidana yang merugikan keuangan negara telah terkuak.

Baca juga: Akreditasi Prodi UNILA

Akan tetapi, Kepala Kejati Jawa timur Sunarta mengakui, belum juga mengambil keputusan siapa yang jadi terduga dalam masalah yang disangka merugikan negara miliaran rupiah ini. “Tim telah setuju untuk naikkan ke penyelidikan (masalah kolam renang Brantas). Nantikan saja. Ini jadi bukti jika kami serius untuk menginvestigasi masalah ini, tidak akan kami hentikan,” katanya, Senin (22/10/2018).

Selain itu, Asisten Tindak Pidana Spesial (Aspidsus) Kejati Jawa timur, Didik Farkhan Alisyahdi membetulkan gagasan naiknya penyidikan masalah ini ke level penyelidikan. Pihaknya mengakui perlu dikit kembali untuk masalah ini naik ke level penyelidikan. “Minggu depan diumumkan (level penyelidikan), kurang dikit,” katanya.

Bekas Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri surabaya ini memberikan, waktu lalu baru lakukan ekspose berkaitan masalah kolam renang Brantas. Untuk resminya, Didik mengakui belumlah diteken oleh pimpinan. “Tim telah setuju untuk naik level penyelidikan. Tetapi belumlah ada tanda-tangan dari Kepala Kejati. Jadi nantikan dahulu, peluang minggu kedepan (ini) diumumkan,” katanya.

Pengusutan masalah ini berawal sesudah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan laporan ke Kejati jika ada beberapa asset Pemkot Surabaya yang beralih ke tangan swasta. Perpindahan itu disangka dipenuhi oleh beberapa cara yang melanggar hukum.Beberapa asset yang dilaporkan ke Kejati Jawa timur salah satunya gedung Gelora Pantjasila Jalan Indragiri, tanah di Jalan Upa Jiwa, tanah di Jalan Kenari, gedung PT Iglas di Jalan Ngagel serta kolam renang Brantas.

Baca juga: Akreditasi Prodi UMS

Masalah pendapat korupsi karena penyalahgunaan asset kolam renang yang dibuat Belanda pada 1924 ini bermula dari kerja sama Pemkot Surabaya dengan pihak ke-3 dalam pengendalian asset yang memiliki luas 222 mtr. persegi itu sampai berubah tangan kepemilikan ke pihak ke-3. Pemkot sudah sempat ajukan tuntutan, akan tetapi kalah sampai tingkat Mahkamah Agung (MA).

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Daftar Gugatan ke MK, Sandi Sebut Ini Langkah Konstitusional

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mendaftar tuntutan konflik hasil Penentuan Presiden serta Wakil Presiden (Pemilihan presiden) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), ini hari. Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA Info dari Prabowo-Sandi Alat Center, tuntutan itu akan didaftarkan pada seputar jam 14.00 WIB kelak. "Jam 14.00 WIB akan dikatakan," kata Sandiaga Uno, Jumat (24/5/2019). Ia menjelaskan, penanggung jawab tuntutan ke MK itu akan dikomandoi Direktur Komunikasi serta Alat Tubuh Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo. "Ini ialah bentuk beberapa langkah Prabowo-Sandi untuk masih ada di jalan konstitusional," katanya. Sebatas didapati, mereka awalnya mengatakan tidak akan ambil jalan hukum ke MK. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak juga menerangkan ada tekanan dari beberapa wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, serta Sumatera Utara, supaya Prabowo-Sandi ajukan tuntutan ke MK. Baca juga : Jur
Read more

PAN Tegaskan Tidak Pernah Minta Kursi Pimpinan Parlemen ke Jokowi

Partai Amanat Nasional (PAN) menyanggah jika ketua biasanya, Zulkifli Hasan minta jatah kursi pimpinan MPR serta DPR pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Info dari Wakil Ketua Team Kampanye Nasional Jokowi-Mar'uf Amin, Abdul Kadir Karding dipandang tidak benar. Baca juga : Jurusan di POLNEP "Kita tidak sempat meminta apa-apa ke beliau (Jokowi, red)," tutur Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dihubungi wartawan, Selasa (30/4/2019). Mengenai rumor itu ada sesudah tersebar berita Zulkifli Hasan berjumpa Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 24 April 2019. Kedatangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan waktu itu dalam rencana hadir pelantikan Murad Ismail serta Barnabas Orno menjadi Gubernur serta Wakil Gubernur Maluku di Istana Negara, Jakarta. Kemampuan Zulkifli Hasan dalam acara pelantikan itu juga menjadi Ketua MPR RI. "Rasa-rasanya tidak mungkin mengulas hal yang strategis serta penting dalam komunitas kenegaraan serta didatangi undangan banyak,"
Read more

UG skorsing mahasiswa pembully Farhan

Kampus Gunadarma menindaklanjuti dari masalah pendapat bullying yang menerpa Muhammad Farhan angkatan 2016. Sesudah lakukan investigasi saat tiga hari pada akhirnya pihak rektorat keluarkan ketetapan. Baca juga: Jurusan di PNJ Dalam info resminya, pihak universitas memperoleh hasil sesudah dikerjakan investigasi. Salah satunya, telah memohon info pada beberapa mahasiswa yang ada di video. "Momen berlangsung direkam dalam video itu berlangsung di Universitas Kampus Gunadarma pada Jumat 14 Juli 2017 seputar jam 16.30 WIB," kata Wakil Rektor 3 UG, Irwan Bastian, Rabu (19/7). Selanjutnya disebutkan jika pihak universitas mengutuk aksi pembullyan itu. Setelah dengar info semua pihak serta memperhitungkan Tata Teratur Universitas karena itu sangsi telah ditetapkan berbentuk skorsing. "Skorsing saat 12 bulan pada 3 mahasiswa (AA, YLL, HN). Skorsing enam bulan pada satu mahasiswa (PDP). Peringatan tercatat pada sembilan mahasiswa yang tampak dalam video," tukasnya. Menjadi
Read more